TERASKALBAR.COM | OPINI — Kuliah Kerja Lapangan (KKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) seharusnya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari kehidupan masyarakat.

Bukan sekadar datang ke desa, menjalankan beberapa kegiatan, mengambil foto, membuat laporan, lalu pulang.

KKL/KKN idealnya menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kampus dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa dituntut untuk turun ke lapangan, membaur dengan warga, memahami persoalan, kemudian menghadirkan program yang benar-benar dibutuhkan.

Namun, pertanyaannya: apakah tujuan tersebut masih sepenuhnya tercermin dalam praktik KKL/KKN hari ini?

Di lapangan, tidak jarang muncul kesan bahwa sebagian mahasiswa justru lebih sibuk dengan aktivitas kelompok, nongkrong, jalan-jalan, membuat konten, bahkan terlibat dinamika cinta lokasi (cinlok), dibandingkan fokus pada persoalan masyarakat dan keberlanjutan program kerja.

Tentu, mahasiswa tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan.

Ada persoalan yang lebih besar: sistem yang membentuk perilaku mereka.

Ketika Foto Lebih Penting daripada Dampak

Salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah sistem penilaian.

Jika keberhasilan KKL/KKN lebih mudah terlihat dari dokumentasi, foto kegiatan, laporan yang rapi, dan konten media sosial, maka jangan heran jika mahasiswa akhirnya lebih fokus mengejar hal-hal tersebut.

Foto kegiatan memang penting.

Laporan juga wajib.

Dokumentasi pun diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tetapi semuanya seharusnya menjadi alat, bukan tujuan.

Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Apakah masyarakat merasakan manfaat?

Apakah program tersebut menjawab kebutuhan warga?

Apakah ada sesuatu yang bisa dilanjutkan setelah mahasiswa meninggalkan lokasi?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang semestinya mendapat porsi besar dalam sistem penilaian.

Sebab, pengabdian kepada masyarakat tidak bisa diukur hanya dari banyaknya foto.

Jangan Jadikan KKL/KKN sebagai Ajang Adu Gengsi

Persoalan lain muncul ketika dalam satu wilayah ditempatkan beberapa kelompok KKL/KKN.

Sebenarnya, kondisi tersebut bisa menjadi peluang besar.

Beberapa kelompok dapat berkolaborasi, berbagi sumber daya, menyatukan program, dan membuat kegiatan yang cakupannya lebih luas.

Namun, apabila sistem penilaian secara tidak langsung mendorong persaingan, maka yang terjadi justru sebaliknya.

Masing-masing kelompok berlomba terlihat paling aktif, paling kreatif, dan paling unggul.

Akibatnya, mahasiswa lebih sibuk membangun citra kelompok daripada membangun dampak bagi masyarakat.

Padahal, masyarakat tidak membutuhkan kelompok mahasiswa yang paling ramai di media sosial.

Masyarakat membutuhkan program yang bermanfaat dan bisa dirasakan hasilnya.

Karena itu, ketika beberapa kelompok berada dalam wilayah yang sama, sistem seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi kolaborasi.

Lebih baik beberapa kelompok menghasilkan satu program yang kuat dan berkelanjutan daripada banyak program yang hanya berjalan selama mahasiswa berada di lokasi.

Mahasiswa Harus Tetap Punya Ruang untuk Kritis

Ada persoalan lain yang juga patut diperhatikan, yakni keterlibatan pihak daerah dalam penilaian mahasiswa.

Dalam beberapa pelaksanaan KKL/KKN, kepala desa, aparat setempat, maupun tokoh masyarakat dapat memberikan penilaian atau rekomendasi.

Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah tentu penting. Mereka mengetahui kondisi wilayah dan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas mahasiswa.

Namun, perlu ada batas yang jelas.

Mahasiswa harus tetap memiliki ruang untuk bersikap kritis.

Sebab, KKL/KKN juga merupakan proses akademik. Jika mahasiswa menemukan persoalan di lapangan, mereka seharusnya dapat menyampaikan temuan tersebut secara objektif.

Jangan sampai mahasiswa memilih diam karena takut kritik terhadap pihak tertentu akan memengaruhi nilai mereka.

Kalau mahasiswa hanya belajar untuk “aman” demi nilai, lalu di mana ruang pendidikan kritisnya?

Karena itu, mekanisme penilaian perlu dirancang sedemikian rupa agar tetap objektif dan tidak membuat mahasiswa takut menyampaikan fakta yang mereka temukan di lapangan.

DPL Jangan Hanya Hadir di Grup WhatsApp

Dosen Pembimbing Lapangan atau DPL memiliki posisi yang sangat penting.

DPL bukan hanya pemeriksa laporan.

DPL seharusnya menjadi penghubung antara kampus, mahasiswa, dan masyarakat.

Karena itu, kehadiran DPL secara langsung di lapangan tetap dibutuhkan.

Bagaimana kondisi mahasiswa?

Bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat?

Apakah program berjalan sesuai rencana?

Apakah ada konflik dalam kelompok?

Apakah program benar-benar dibutuhkan masyarakat?

Semua itu lebih mudah diketahui jika DPL melihat langsung kondisi lapangan.

Pembimbingan melalui komunikasi daring memang membantu, tetapi tidak seharusnya menggantikan kehadiran lapangan secara keseluruhan.

DPL perlu hadir, melihat, mendengar, dan membimbing. Bukan sekadar menerima laporan.

Saatnya Sistem Penilaian Diubah

Jika ingin mengembalikan KKL/KKN kepada tujuan awalnya, maka sistem penilaiannya perlu dievaluasi.

Ada beberapa hal yang layak dipertimbangkan.

Pertama, penilaian harus lebih fokus pada dampak.

Bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi seberapa besar manfaat yang diberikan.

Kedua, proses harus ikut dinilai.

Interaksi dengan masyarakat, kedisiplinan, kerja sama, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan konsistensi menjalankan program harus menjadi bagian dari evaluasi.

Ketiga, kolaborasi harus mendapat penghargaan.

Kelompok yang mampu bekerja sama dengan kelompok lain seharusnya tidak dianggap kalah. Justru kolaborasi harus menjadi salah satu indikator keberhasilan.

Keempat, objektivitas penilaian harus diperkuat.

Pihak daerah tetap menjadi mitra penting, tetapi kewenangan penilaian akademik perlu dirancang dengan mekanisme yang dapat meminimalkan konflik kepentingan.

Kelima, kunjungan DPL harus terjadwal.

Kehadiran langsung DPL di lokasi harus menjadi bagian dari proses pembimbingan, bukan sekadar formalitas.

Keenam, pembekalan mahasiswa harus lebih substantif.

Mahasiswa tidak cukup hanya diberi petunjuk teknis tentang bagaimana membuat laporan atau menjalankan kegiatan.

Mereka perlu memahami etika pengabdian, cara membaca persoalan masyarakat, komunikasi sosial, keberlanjutan program, dan pentingnya menjaga sikap kritis.

KKL/KKN Bukan Sekadar Foto, Laporan, dan Nilai

Pada akhirnya, KKL/KKN adalah kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk keluar dari ruang kelas dan belajar dari kehidupan nyata.

Di tengah masyarakat, mahasiswa belajar mendengar.

Belajar memahami.

Belajar bekerja sama.

Belajar memimpin.

Belajar menyelesaikan persoalan.

Dan yang paling penting, belajar bahwa teori di kampus harus memiliki manfaat ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, jangan sampai KKL/KKN kehilangan ruhnya.

Jangan sampai mahasiswa datang hanya untuk mengejar nilai.

Jangan sampai program dibuat hanya untuk memenuhi laporan.

Jangan sampai dokumentasi lebih penting daripada dampak.

Dan jangan sampai kompetisi antarkelompok justru mengalahkan semangat pengabdian.

Ukuran keberhasilan KKL/KKN seharusnya bukan seberapa banyak foto yang dihasilkan, seberapa tebal laporan yang dibuat, atau seberapa tinggi nilai yang diperoleh.

Ukuran yang paling penting adalah:

Apa yang tersisa bagi masyarakat setelah mahasiswa kembali ke kampus?

Jika tidak banyak yang tersisa, mungkin sudah waktunya kita bertanya kembali:

Apakah yang perlu diperbaiki hanya mahasiswa, atau justru sistem KKL/KKN secara keseluruhan?

Redaksi : Teraskalbar.com