Langkah Mundur Demokrasi, Ketua PCI YAKORMA Malaysia Tolak Pilkada Oleh DPRD.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke ruang publik. Isu ini menuai beragam tanggapan, termasuk penolakan tegas dari Ketua Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Yayasan Kerukunan Orang Madura (YAKORMA) Malaysia, Moh Tingwar. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan berpotensi mencederai kedaulatan rakyat. (12/01/2025)

Moh Tingwar menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung adalah hasil perjuangan reformasi 1998 yang tidak boleh dianulir hanya dengan alasan efisiensi anggaran atau stabilitas politik. “Hak memilih pemimpin secara langsung adalah hak konstitusional rakyat. Jika dikembalikan ke DPRD, maka esensi kedaulatan rakyat menjadi tereduksi,”ujarnya.

Ia menilai, pilkada langsung bukan sekedar proses politik lima tahunan, melainkan sarana pendidikan demokrasi dan partisipasi publik. Melalui mekanisme ini, rakyat dilibatkan secara aktif dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan.

Terkait alasan pemborosan anggaran yang kerap dijadikan dalih, Moh Tingwar berpandangan bahwa demokrasi memang memerlukan biaya. Namun biaya tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan pemerintahan yang legitimate dan dipercaya masyarakat. “Yang perlu diperbaiki adalah tata kelola pilkada, pengawasan, dan penegakan hukum, bukan justru memangkas hak politik rakyat,”tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik dan dominasi elit. Kepala daerah yang lahir dari proses elitis dikhawatirkan lebih berpihak pada kepentingan kelompok atau partai tertentu, dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

PCI YAKORMA Malaysia, kata Moh Tingwar, berpandangan bahwa demokrasi tidak boleh mundur ke belakang. Yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan kualitas demokrasi, bukan pembatasan partisipasi rakyat. Negara seharusnya hadir memastikan pilkada berjalan jujur, adil, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

“Menjaga pilkada langsung berarti menjaga marwah demokrasi. Kedaulatan rakyat tidak boleh ditarik kembali ke tangan segelintir elit,”
Oleh karena itu, PCI YAKORMA MALAYSIA mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi. Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang tidak bisa di tawar, dan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu wujud nyata dari amanah tersebut.”pungkasnya.

Abroad Jurnalist : Andee